BAPERA Dukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)  Bersama Presiden Joko Widodo

Jakarta – Barisan Pemuda Nusantara  (BAPERA) Mendukung penuh ibu kota negara dari Jakarta Ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah memberi nama ibu kota negara baru tersebut dengan sebutan “Nusantara”.

Sebelum Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota NKRI dari Pulau Jawa ke Kalimantan pastinya sudah ada studi, survei dan masukan dari para ahli terkait rencana pemindahan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Pro dan kontra adalah hal biasa dalam bernegara apalagi ini adalah hal urgent terkait pemindahan ibu kota negara, Fahd A Rafiq (Ketua Umum DPP BAPERA) mengatakan, Kami Barisan Pemuda Nusantara mendukung penuh Pembangunan Ibu Kota  Negara (IKN) bersama Bapak Presiden Joko Widodo.  “Pemindahan ibu kota negara ini baik untuk pemerataan penduduk dan ekonomi agar seluruh kegiatan tidak tersentral di pulau Jawa”.

 

 

Fahd menambahkan, Jakarta menjadi kota ke -9 Pada tahun 2017 Terpadat di dunia. Pemindahan ibu kota ini solusi efektif untuk mengurai problem pelik yang lama telah menjadi masalah klasik di Jakarta.

Dikutip dari kompas.com, 6 Alasan Ibu Kota Jakarta Pindah ke Kalimantan Timur.

1. Penduduk di Jawa Terlalu padat

Pertama, alasan utama pemindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada 2015 menyebutkan, sebesar 56,56 persen penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa terkonsentrasi di pulau Jawa.

Sementara di pulau lainnya, persentase penduduk Indonesia kurang dari 10 persen. Kecuali pulau Sumatera, yakni sebesar 22,1 persen atau 58,45 juta jiwa.

Di Kalimantan, persentase penduduk Indonesia hanya 6,1 persen atau 16,23 juta jiwa. Di Sulawesi, persentase penduduk Indonesia sebesar 7,4 persen atau 19,56 juta jiwa.

Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, penduduknya sebanyak 14,90 juta jiwa atau 5,6 persennya penduduk Indonesia. Sementara di Maluku dan Papua memiliki persentase paling kecil, yakni 2,8 persen atau 7,32 juta jiwa.

2. Kontribusi ekonomi pada PDB

Kedua, alasan pemindahan ibu kota negara adalah kontribusi ekonomi pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB), sangat mendominasi.

Sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah “Jawasentris” sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot.

3. Krisis Air Bersih

Alasan lain dari pemindahan ibu kota negara adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Hanya sebagian kecil di pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon.

4. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan terbesar di antara gugus pulau lainnya di Indonesia. Tren tersebut diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depannya.

Proporsi konsumsi lahan terbangun di pulau Jawa mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan. Diprediksi, lahan terbangun di Jawa pada 2030 sebesar 42,79 persen.

Di Kalimantan, keterbangunan lahannya sebesar 9,29 persen pada 2010. Proporsi lahan terbangun di Kalimantan diprediksi meningkat pada 2030 menjadi 11,08 persen.

5. Pertumbuhan Urbanisasi Sangat Tinggi

Selain itu, yang menjadi alasan pemindahan ibu kota adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur.

Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013). Lalu pada tahun 2017 masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia.

6. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta

Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai tercemar berat.

Sekitar 50 persen wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan (ideal kota besar minimum 50 tahunan).

Dari 6 Alasan diatas Ketum KNPI Era 2015-2018 ini mendukung penuh kebijakan Joko Widodo dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Penulis: ASW