Tag: #PSN #PROYEKSTRAGTEGISNASIONAL #FASILITASPUBLIK

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus berkomitmen untuk memajukan perekonomian dan infrastruktur negara. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dalam periode delapan tahun sejak 2016 hingga Oktober 2023, pemerintah telah berhasil menyelesaikan 170 proyek strategis nasional (PSN) dengan total investasi mencapai Rp1.299,41 triliun.

Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq, Menyampaikan bahwa proses PSN saat ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

“Proyek ini adalah proyek yang dilaksanakan selain bagi ekonomi Indonesia namun juga menjadi proyek yang akan membuat masyarakat Indonesia dapat merasakan dampaknya dari berbagai sektor” Ujar Fahd A Rafiq, Sabtu (7/10).

Proyek-proyek ini melibatkan berbagai sektor penting, termasuk infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, tol, kereta api, dan bandar udara. Selain itu, ada upaya meningkatkan ketahanan energi, pengembangan kawasan industri, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti sistem penyediaan air minum (SPAM), bendungan, irigasi, dan jaringan telekomunikasi. Tak hanya itu, sektor lain seperti teknologi, perkebunan, pendidikan, dan pariwisata juga mendapatkan perhatian.

Salah satu proyek yang mencuat adalah pembangunan high-speed train yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung dengan nilai investasi mencapai Rp125,7 triliun. Selain itu, proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) senilai Rp29,9 triliun dan berbagai proyek infrastruktur lainnya seperti bendungan dan jalan tol telah diselesaikan.

“Salah satu proyek yang saat ini sedang berjalan dan dalam masa uji coba rilis ke masyarakat yaitu kereta cepat yang dimana banyak menuai respon positif saat ini, diharapkan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.” Ujar Fahd A Rafiq, Sabtu (7/10).

Pemerintah juga telah menetapkan target ambisius untuk tahun 2024. Mereka berencana menyelesaikan 25 proyek PSN hingga 20 Oktober 2024 dengan total investasi sekitar Rp151,48 triliun. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa Maritime Tourism Hub, serta pembangunan kampus Universitas Islam Indonesia. Menurut Airlangga, masih ada 16 proyek PSN yang akan segera selesai dan diresmikan, termasuk Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi, Pelabuhan Likupang, Makassar New Port, beberapa bendungan, dan Tangguh LNG Train 3.

Namun, tidak semua proyek akan selesai pada tahun 2024. Terdapat 42 proyek lain yang diharapkan akan berlanjut hingga selesai setelah tahun 2024 dengan total investasi mencapai Rp1.427,36 triliun. Proyek-proyek ini sudah dalam tahap konstruksi dan sebagian telah beroperasi.

Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengejar target pembangunan infrastruktur ini merupakan bukti komitmen mereka untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan investasi besar dalam infrastruktur, diharapkan Indonesia akan terus berkembang sebagai negara yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

Sejak tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah menerapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi defisit infrastruktur dan menanggulangi penurunan investasi pasca krisis global 2008-2012.

Saat itu, Infrastructure Stock Indonesia hanya mencapai 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara maju yang memiliki sekitar 70% dari PDB yang diinvestasikan dalam infrastruktur.

Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyebutkan bahwan perubahan pada segi ekonomi ini harus dibangun dengan kerjasama berbagai pihak, nantinya pasti akan berdampak baik bagi perekonomian bangsa Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur ini diharapkan menjadikan Indonesia berada pada titik ekonomi tertingginya dikarenakan perencanaan yang panjang serta adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.” Ujar Fahd A Rafiq, Rabu (4/10).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang masif dan berdampak signifikan. Ini diakui sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun, kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp4.796,2 triliun tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai solusi, pemerintah menyusun daftar PSN sebagai turunan langsung dari RPJMN 2015-2019. Proyek yang masuk dalam daftar PSN diberikan fasilitas seperti percepatan perizinan, prioritas penyiapan proyek, dan penyederhanaan proses birokrasi. Walaupun persyaratan perizinan tetap ada, Pemerintah mengawasi prosesnya secara langsung.

Perubahan dalam daftar PSN dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta, atau BUMN/D untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur. Kriteria kelayakan PSN meliputi nilai ekonomis yang tinggi, bukan hanya nilai proyek itu sendiri. Idealnya, PSN memiliki tingkat pengembalian ekonomi (Economic Interest Rate of Return, EIRR) dalam quartile teratas dari proposal yang diajukan.

Proses evaluasi PSN dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan melibatkan banyak pihak, termasuk Pemerintah Daerah. Evaluasi ini mempertimbangkan tiga kriteria utama: kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Selain itu, pertimbangan tambahan mencakup waktu penyelesaian proyek, pembiayaan tanpa menggunakan APBN, dan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

“Proyek ini akan membutuhkan waktu, dua ratus lebih proyek akan diangkat guna mengangkat konektivitas kemudian juga akan ada daya saing yang berjalan serta ketahanan ekonomi Indonesia yang telah dirancang strateginya.” Ujar Fahd A Rafiq, Rabu (4/10).

Hasil dari evaluasi PSN diumumkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan disampaikan secara teratur melalui Laporan Semester KPPIP yang dapat diakses oleh publik. Saat ini, terdapat 211 proyek PSN dalam 14 sektor yang diharapkan akan meningkatkan konektivitas, daya saing, dan ketahanan ekonomi Indonesia.

PSN adalah langkah penting dalam mengatasi tantangan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.